Karyawan Tetap vs Kontrak PKWT vs Freelance: Bedah Uang Diterima Setahun Penuh
Terbit 19 Oktober 2026 · Angka pada halaman ini dihitung ulang otomatis dari mesin kalkulator duid.tech dan data referensi terbaru — bukan angka ketikan mati. Bila tarif pajak, PTKP, atau UMP berubah, seluruh tabel di bawah ikut diperbarui sendiri.
Dapat tawaran kerja dengan gaji Rp10.000.000 per bulan, tetapi statusnya kontrak — atau justru ditawari proyek freelance dengan nilai setara? Pertanyaan "mana yang paling untung" hampir selalu dijawab dengan membandingkan angka gaji kotor, padahal gaji kotor adalah angka yang paling menipu. Yang menentukan adalah berapa yang benar-benar masuk kantong setahun penuh: setelah PPh 21, setelah iuran BPJS, setelah THR, setelah kompensasi akhir kontrak, dan setelah dikurangi biaya wajib yang harus kamu tanggung sendiri.
Panduan ini membedah tiga status — karyawan tetap (PKWTT), karyawan kontrak (PKWT), dan freelance/pekerjaan bebas — memakai satu basis yang setara: penghasilan bruto Rp10.000.000 per bulan atau Rp120.000.000 per tahun, status lajang tanpa tanggungan (TK/0). Semua angka dihitung dari formula produksi duid.tech, bukan dari tebakan. Hasilnya mungkin mengejutkan: pemenang di atas kertas belum tentu pemenang di dunia nyata.
Metodologi: Satu Basis, Tiga Status
Supaya perbandingannya adil, ketiga status dihitung dari titik awal yang sama — Rp10.000.000 per bulan:
- Karyawan tetap: gaji pokok Rp10.000.000/bulan, PPh 21 dengan skema TER (Jan–Nov) + rekonsiliasi Pasal 17 (Desember), iuran BPJS karyawan (Kesehatan 1%, JHT 2%, JP 1%), plus THR penuh 1 bulan upah karena masa kerja ≥ 12 bulan.
- PKWT: upah Rp10.000.000/bulan dengan kontrak 12 bulan — gaji bersih dan THR-nya sama persis dengan karyawan tetap, ditambah uang kompensasi akhir kontrak sesuai PP 35/2021: (12/12) × Rp10.000.000.
- Freelance: omzet Rp120.000.000/tahun dari pekerjaan bebas dengan NPPN norma 50,00% (contoh profesi: konsultan/dokter/programmer), tarif progresif Pasal 17 setelah PTKP TK/0 — minus BPJS yang harus diurus dan dibayar sendiri (asumsi berlabel: ±Rp200.000/bulan untuk Kesehatan kelas 1 + TK BPU).
Yang sengaja tidak dimasukkan agar perbandingan tetap bersih: bonus tahunan (tidak semua perusahaan memberi), lembur, dan uang makan/transport yang bentuknya natura. Asumsi-asumsi itu berlaku sama untuk ketiga status, jadi tidak mengubah urutan pemenangnya.
Karyawan Tetap: Rp120.780.000 Setahun — dan Apa yang Dibeli Pajaknya
Dari gaji Rp10.000.000 per bulan, karyawan tetap status TK/0 menerima Rp9.400.000 per bulan (Januari–November) setelah dipotong PPh 21 TER dan iuran BPJS karyawan sebesar Rp400.000 per bulan. Total PPh 21 yang dibayar setahun adalah Rp2.820.000 (Pasal 17, sudah termasuk rekonsiliasi Desember), dan total iuran BPJS bagian karyawan Rp4.800.000 setahun — sehingga gaji bersih dari gaji pokok setahun adalah Rp112.380.000.
Lalu datang THR: karena masa kerja sudah ≥ 12 bulan, THR-nya penuh Rp10.000.000 bruto. Tetapi di bulan pencairan, gaji + THR digabung sehingga lapisan TER naik — tambahan pajak di bulan itu sebesar Rp1.600.000, sehingga THR bersih yang benar-benar diterima adalah Rp8.400.000. (Kelebihan potongan ini akan dikoreksi lewat rekonsiliasi Desember, jadi total pajak setahun tidak berubah hanya karena THR.)
Total diterima karyawan tetap setahun: Rp112.380.000 + Rp8.400.000 = Rp120.780.000. Pajaknya memang paling besar di antara ketiga status (Rp2.820.000 setahun), tetapi pajak itu "membeli" sesuatu yang tidak dimiliki dua status lain: iuran BPJS yang sebagian besar ditanggung pemberi kerja (Kesehatan 4%, JHT 3,7%, JP bagian perusahaan, plus JKK/JKM yang sepenuhnya beban perusahaan), dan hak atas uang pesangon yang besar bila suatu hari di-PHK — hitung sendiri skenariomu di kalkulator uang pesangon PHK.
PKWT: Rp130.780.000 Setahun di Atas Kertas — dengan Syarat Besar
Karyawan kontrak 12 bulan dengan upah Rp10.000.000 menerima gaji bersih dan THR yang persis sama dengan karyawan tetap — Rp120.780.000 setahun. Bedanya muncul di akhir: saat kontrak berakhir, PP 35/2021 mewajibkan perusahaan membayar uang kompensasi sebesar (masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah. Untuk kontrak 12 bulan penuh, itu berarti tambahan Rp10.000.000.
Total bruto PKWT setahun pun menjadi Rp130.780.000 — tertinggi di atas kertas, unggul Rp13.480.000 dari freelance setara. Tetapi ada tiga catatan yang membuat angka ini tidak seindah kelihatannya. Pertama, Rp10.000.000 itu bruto — PPh 21 atas kompensasi dipotong saat pembayaran, jadi yang masuk kantong sedikit lebih kecil. Kedua, tidak ada jaminan perpanjangan: kontrak habis berarti penghasilan nol sampai dapat kontrak baru, sedangkan karyawan tetap terus digaji. Ketiga, tidak ada pesangon — bila kontrak tidak diperpanjang, yang kamu bawa pulang hanya kompensasi proporsional itu, bukan paket pesangon bertahun-tahun masa kerja. Cek hakmu untuk berbagai durasi kontrak di kalkulator kompensasi PKWT.
Freelance: Pajak Hanya Rp300.000 — tetapi Tanpa THR dan Tanpa Jaring Pengaman
Freelance dengan omzet Rp120.000.000 setahun memakai skema NPPN: penghasilan neto dihitung sebagai 50,00% × omzet = Rp60.000.000 (norma pekerjaan bebas, contoh: konsultan/dokter/programmer). Setelah dikurangi PTKP TK/0, PKP-nya tinggal Rp6.000.000 — sehingga PPh Pasal 17 yang terutang setahun hanya Rp300.000, atau 0,25% dari omzet. Bandingkan dengan PPh karyawan tetap yang Rp2.820.000: beban pajak freelance nyaris tidak terasa.
Tetapi inilah sisi yang jarang dihitung orang. Freelance tidak dapat THR (Rp8.400.000 hilang begitu saja), tidak dapat kompensasi, dan tidak ada pemberi kerja yang menanggung BPJS — kamu wajib mendaftar dan membayar sendiri sebagai peserta mandiri. Dengan asumsi berlabel ±Rp200.000 per bulan (Kesehatan kelas 1 + TK BPU), itu Rp2.400.000 setahun yang langsung menggerus keunggulan pajaknya. Total diterima freelance setahun: Rp120.000.000 − Rp300.000 − Rp2.400.000 = Rp117.300.000 — justru Rp3.480.000 di bawah karyawan tetap dengan basis yang sama.
Dua beban tak terlihat lainnya: administrasi pajak — NPPN bukan pajak final, jadi kamu tetap wajib mencatat, menyetor angsuran PPh 25, dan melaporkan SPT Tahunan sendiri (tidak ada HRD yang memotongkan); dan ketidakstabilan — omzet Rp120.000.000 adalah asumsi, bukan janji. Satu bulan sepi bisa menghapus seluruh keunggulan tarifmu. Hitung skenario profesimu sendiri di kalkulator pajak freelancer (NPPN).
Tabel 1: Rincian Komponen Diterima Setahun (Basis Rp10.000.000/Bulan)
Semua sel dihitung dari formula produksi pada basis yang sama. Angka PKWT pada baris kompensasi masih bruto (sebelum PPh 21 atas kompensasi):
| Komponen setahun | Karyawan tetap | PKWT 12 bulan | Freelance |
|---|---|---|---|
| Basis bruto (gaji / omzet) | Rp120.000.000 | Rp120.000.000 | Rp120.000.000 |
| Gaji bersih dari pemberi kerja | Rp112.380.000 | Rp112.380.000 | — |
| THR bersih | Rp8.400.000 | Rp8.400.000 | — |
| Uang kompensasi akhir kontrak | — | Rp10.000.000 (bruto) | — |
| PPh setahun | Rp2.820.000 | Rp2.820.000* | Rp300.000 |
| BPJS mandiri (asumsi berlabel) | — (ditanggung pemberi kerja) | — (ditanggung pemberi kerja) | Rp2.400.000 |
| Total diterima setahun | Rp120.780.000 | Rp130.780.000** | Rp117.300.000 |
* Belum termasuk PPh 21 atas uang kompensasi yang dipotong saat pembayaran. ** Total PKWT memakai kompensasi bruto; setelah pajak kompensasi, angkanya sedikit di bawah ini.
Tabel 2: Perbandingan Non-Angka — yang Tidak Bisa Dimasukkan ke Kalkulator
Uang bukan satu-satunya mata uang dalam pilihan karier. Ini hal-hal yang tidak tercermin di Tabel 1 tetapi menentukan:
| Aspek | Karyawan tetap | PKWT | Freelance |
|---|---|---|---|
| Keamanan kerja | Tinggi — PHK sepihak sulit & mahal bagi perusahaan | Rendah — kontrak habis = hubungan kerja selesai | Sangat rendah — proyek bisa berhenti kapan saja |
| Uang pisah saat kerja berakhir | Pesangon PP 35/2021 — besar & tumbuh dengan masa kerja | Kompensasi proporsional (masa/12 × upah) — jauh lebih kecil | Tidak ada |
| THR keagamaan | Wajib, 1 bulan upah (masa kerja ≥ 12 bln) | Wajib, sama — prorata bila < 12 bulan | Tidak ada |
| BPJS | Sebagian besar iuran ditanggung pemberi kerja | Sama seperti tetap, selama kontrak berjalan | Daftar & bayar sendiri (mandiri) |
| Kepastian penghasilan | Tetap tiap bulan | Tetap selama kontrak; nol bila tak diperpanjang | Naik-turun mengikuti proyek |
| Cuti tahunan | 12 hari/tahun | Berhak bila kontrak ≥ 12 bulan | Tidak ada (libur = tidak berpenghasilan) |
| Jalur menaikkan penghasilan | Kenaikan gaji tahunan + promosi | Terbatas — negosiasi ulang tiap perpanjangan | Bebas — tarif bisa dinaikkan kapan saja |
Baris terakhir tabel ini adalah satu-satunya keunggulan struktural freelance — dan justru di situlah seluruh permainan berubah, seperti dibedah di bawah.
Ilusi "PKWT Menang Tahun Ini"
Rp130.780.000 memang angka terbesar di Tabel 1. Tetapi itu adalah ilusi horizon pendek: keunggulan Rp10.000.000 atas karyawan tetap hanya terjadi sekali, di tahun kontrak berakhir. Masuk tahun kedua, bila kontrak tidak diperpanjang, penghasilanmu nol — sementara karyawan tetap kembali menerima Rp120.780.000 penuh plus terus mengakumulasi hak pesangon yang makin besar.
Cara berpikir yang benar: jangan bandingkan satu tahun kalender, bandingkan ekspektasi 3 tahun. Karyawan tetap: ±Rp362.340.000 dengan kepastian nyaris penuh. PKWT: Rp130.780.000 di tahun pertama, lalu bergantung pada apakah ada kontrak berikutnya — setiap jeda antar-kontrak adalah bulan tanpa penghasilan yang tidak tercatat di tabel mana pun. Kompensasi akhir kontrak itu bukan bonus; itu adalah harga yang dibayar perusahaan karena kamu tidak mendapat keamanan kerja.
Kapan Freelance Benar-Benar Lebih Untung
Pada basis setara, freelance kalah — Rp117.300.000 vs Rp120.780.000. Tetapi basis setara adalah asumsi yang tidak wajib kamu terima. Keunggulan struktural freelance adalah kebebasan mematok tarif: bila keahlianmu memungkinkan tarif setara Rp15.000.000 per bulan (omzet Rp180.000.000 setahun), seluruh hitungan berbalik — PPh-nya tetap kecil secara proporsional karena NPPN, sementara karyawan tetap terkunci pada skala gaji perusahaan.
Syaratnya dua, dan keduanya tidak bisa ditawar. Pertama, tarifmu memang harus bisa dijual di atas basis gaji karyawan — portofolio dan reputasi adalah modalnya, bukan sekadar niat. Kedua, disiplin administrasi: setor angsuran PPh 25 sendiri, lapor SPT Tahunan sendiri, bayar BPJS mandiri sendiri (Rp2.400.000 setahun pada asumsi kita), dan sisihkan dana darurat yang lebih tebal karena penghasilanmu tidak pasti. Freelance yang "lebih untung" tanpa dua syarat ini biasanya berakhir dengan tunggakan pajak dan BPJS yang menunggak.
Coba Hitung dengan Angka Kamu Sendiri
Basis Rp10.000.000 hanyalah contoh. Masukkan gaji, upah, atau omzet aslimu — termasuk status pernikahan dan tanggungan yang mengubah PTKP — ke kalkulator interaktif ini:
Lalu lanjutkan ke kalkulator yang relevan dengan statusmu: kalkulator THR & pajaknya untuk melihat berapa THR bersihmu setelah lonjakan TER, kalkulator kompensasi PKWT untuk hakmu saat kontrak berakhir, dan kalkulator pajak freelancer (NPPN) untuk PPh pekerjaan bebasmu.
Kesimpulan: Pilih yang Mana Bila…
🛡️ …kamu mengutamakan keamanan & total diterima
Pilih karyawan tetap. Total Rp120.780.000/tahun pada basis ini, plus BPJS yang sebagian besar ditanggung perusahaan, THR wajib, dan pesangon yang tumbuh bersama masa kerja. Pajak Rp2.820.000/tahun yang kamu bayar adalah harga sebuah jaring pengaman — harga yang murah bila dibandingkan dengan satu bulan tanpa penghasilan.
📄 …kamu ditawari kontrak & butuh batu loncatan
PKWT boleh diambil — total brutonya Rp130.780.000 memang tertinggi tahun ini. Tetapi perlakukan Rp10.000.000 sebagai kompensasi risiko, bukan bonus: pastikan tertulis di kontrak, catat tanggal berakhirnya, dan sejak hari pertama siapkan rencana bila tidak diperpanjang. Jangan pernah menandatangani perpanjangan tanpa memastikan kompensasi periode sebelumnya dibayar.
🚀 …kamu punya keahlian yang bisa dijual mahal
Freelance baru menang bila tarifmu di atas basis gaji karyawan — pada basis setara ia justru kalah (Rp117.300.000 vs Rp120.780.000). Kalau portofoliomu mendukung tarif premium dan kamu disiplin mengurus pajak, BPJS mandiri (Rp2.400.000/tahun pada asumsi kita), dan dana darurat sendiri, kebebasan tarifnya tidak ada tandingannya.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah uang kompensasi PKWT kena pajak?
Ya. Uang kompensasi PKWT termasuk penghasilan sehingga dikenai PPh 21 (bukan pajak final) — pemberi kerja memotongnya saat pembayaran. Angka Rp10.000.000 dalam panduan ini adalah nilai bruto sesuai rumus (masa kerja/12) × upah; yang kamu terima di tangan sedikit lebih kecil setelah potongan pajak.
Freelance dengan omzet di bawah Rp500 juta — bukankah pajaknya nol?
Hati-hati, itu skema yang berbeda. Pembebasan PPh atas bagian omzet sampai Rp500 juta (UU HPP) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi pelaku usaha dengan skema PPh final UMKM (PP 55/2022) — umumnya untuk usaha dagang/jasa. Freelancer pekerjaan bebas (konsultan, dokter, penulis, programmer) memakai skema NPPN + tarif progresif Pasal 17: contoh di panduan ini omzet Rp120 juta dengan norma 50% menghasilkan PPh Rp300.000 setahun. Skema mana yang boleh kamu pakai tergantung bentuk kegiatanmu — konfirmasi ke KPP sebelum memilih.
Bisakah kontrak PKWT diperpanjang terus-menerus?
Tidak. Menurut PP 35/2021, PKWT maksimal 5 tahun termasuk seluruh perpanjangannya — setelah itu perusahaan tidak bisa memperpanjang lagi dengan status kontrak untuk pekerjaan yang sama. Jika pekerjaannya bersifat tetap, seharusnya statusmu diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Dan setiap kali satu periode PKWT berakhir, kamu berhak atas uang kompensasi — jangan biarkan hak ini hilang saat tanda tangan perpanjangan.
Untuk fresh graduate, status mana yang paling masuk akal?
Karyawan tetap adalah pilihan paling aman: kamu dapat jaring pengaman BPJS yang ditanggung perusahaan, THR wajib, dan pesangon bila di-PHK — total diterima setahunnya Rp120.780.000 pada basis Rp10 juta/bulan, lebih besar dari freelance setara (Rp117.300.000). PKWT boleh diambil sebagai batu loncatan karier, tetapi pastikan uang kompensasinya tertulis di kontrak. Freelance baru rasional bila kamu sudah punya pasar atau portofolio dan tarifmu bisa dipatok di atas basis gaji karyawan.
Disclaimer
Seluruh angka dalam panduan ini dihitung dari formula produksi duid.tech pada basis contoh yang setara (penghasilan bruto Rp10.000.000/bulan = Rp120.000.000/tahun, status lajang tanpa tanggungan/TK/0, kontrak PKWT 12 bulan, NPPN norma 50,00%) untuk tujuan edukasi perbandingan — bukan nasihat karier, bukan nasihat pajak, dan bukan janji penghasilan. Tarif PPh 21 TER, PTKP, iuran BPJS, dan ketentuan PP 35/2021 dapat berubah mengikuti peraturan terbaru; angka BPJS mandiri Rp200.000/bulan adalah asumsi berlabel, bukan tarif resmi — cek kelas kepesertaanmu di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. duid.tech bukan konsultan pajak berizin. Untuk keputusan kontrak kerja dan pelaporan pajak aktual, verifikasi ke HRD perusahaan, KPP pratama, atau konsultan pajak.
