THR vs Gaji ke-13: Bedanya, Pajaknya, dan Cara Hitungnya
Terbit 19 Oktober 2026 · Angka pada halaman ini dihitung ulang otomatis dari mesin kalkulator THR duid.tech — bukan angka ketikan mati.
Setiap menjelang hari raya, dua pertanyaan yang sama selalu berputar di grup WhatsApp kantor: "THR cair tanggal berapa?" dan "tahun ini dapat gaji ke-13 nggak?" Banyak orang menganggap keduanya hal yang sama — sama-sama "bonus tahunan". Padahal bedanya jauh: yang satu adalah hak yang dijamin peraturan menteri dengan rumus hitung yang baku, yang satu lagi sepenuhnya tergantung kebijakan perusahaanmu.
Ambil contoh paling umum: upah Rp10.000.000 sebulan, karyawan tetap, lajang tanpa tanggungan. THR yang wajib dibayar perusahaan adalah Rp10.000.000 penuh — tetapi yang masuk ke rekening bukan segitu. Di bulan pencairan, tambahan PPh 21-nya Rp1.600.000, sehingga bersih yang kamu terima dari THR adalah Rp8.400.000. Dan "gaji ke-13"? Soal wajib atau tidak, itu cerita yang berbeda sama sekali — tetapi soal pajak, ceritanya nyaris identik. Panduan ini membedah ketiganya: bedanya secara hukum, siapa yang berhak, cara hitung proporsionalnya, dan pajaknya — semua dengan angka yang dihitung dari mesin kalkulator produksi kami.
Satu Wajib karena Undang-Undang, Satu karena Kebijakan Perusahaan
Inilah sumber kebingungan terbesar: THR dan gaji ke-13 memang sama-sama uang tambahan di luar gaji bulanan, tetapi status hukumnya berlawanan. THR diatur rinci oleh negara; gaji ke-13 untuk pekerja swasta tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan sama sekali.
| Aspek | THR | Gaji ke-13 |
|---|---|---|
| Dasar hukum | Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 (peraturan pelaksana Pasal 9 PP 36/2021 tentang Pengupahan) | Tidak diatur UU Ketenagakerjaan; untuk swasta hanya ada bila diatur peraturan perusahaan, PKB, atau perjanjian kerja. Untuk ASN/PNS, gaji ke-13 diberikan tiap tahun berdasarkan peraturan pemerintah. |
| Wajib dibayar? | Ya, wajib bagi semua pemberi kerja | Tidak wajib (swasta) — murni kebijakan perusahaan |
| Syarat masa kerja | Masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih — berlaku untuk karyawan tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT) | Mengikuti aturan internal perusahaan masing-masing |
| Besaran minimum | 1 bulan upah (masa kerja ≥ 12 bulan); proporsional masa kerja/12 × 1 bulan upah (masa kerja 1–11 bulan) | Tidak ada patokan — umumnya 1× gaji, tetapi bebas ditentukan perusahaan |
| Waktu pembayaran | Paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan | Biasanya akhir tahun (Desember), tergantung kebijakan |
| Perlakuan pajak | Kena PPh 21 sebagai penghasilan tidak rutin | Sama persis — kena PPh 21 sebagai penghasilan tidak rutin |
Dua catatan penting dari Permenaker 6/2016 yang sering luput: Pasal 4 — bila perusahaanmu punya peraturan perusahaan, PKB, atau kebiasaan yang memberi THR lebih besar dari 1 bulan upah, maka yang berlaku adalah yang lebih besar itu. Dan karyawan kontrak (PKWT) tetap berhak THR selama pada hari raya keagamaan hubungan kerjanya masih berjalan — status kontrak bukan alasan untuk tidak membayar. Sanksi bagi perusahaan yang telat atau tidak membayar THR pun diatur: denda 5 persen dari total THR yang wajib dibayar, dan tidak menghapus kewajiban membayarnya.
Siapa Berhak dan Cara Hitung Proporsionalnya
Rumusnya baku dan sederhana. Masa kerja 12 bulan atau lebih: THR penuh 1 bulan upah. Masa kerja 1 sampai 11 bulan: masa kerja/12 × 1 bulan upah. Masa kerja di bawah 1 bulan: belum berhak. "Upah 1 bulan" di sini bukan gaji pokok saja, melainkan gaji pokok ditambah tunjangan tetap — sesuai definisi Permenaker 6/2016. Berikut hasilnya untuk upah Rp10.000.000, dihitung oleh mesin kalkulator THR kami (status lajang tanpa tanggungan):
| Masa kerja | Aturan | THR bruto | Tambahan pajak bulan cair | THR bersih diterima |
|---|---|---|---|---|
| 24 bulan | penuh | Rp10.000.000 | Rp1.600.000 | Rp8.400.000 |
| 12 bulan | penuh | Rp10.000.000 | Rp1.600.000 | Rp8.400.000 |
| 7 bulan | proporsional 7/12 | Rp5.833.333 | Rp908.333 | Rp4.925.000 |
| 6 bulan | proporsional 6/12 = 0,5× gaji | Rp5.000.000 | Rp700.000 | Rp4.300.000 |
| 1 bulan | proporsional 1/12 | Rp833.333 | Rp125.000 | Rp708.333 |
| < 1 bulan | belum berhak | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Asumsi contoh: upah 1 bulan Rp10.000.000 (gaji pokok + tunjangan tetap), lajang tanpa tanggungan. Semua angka dihitung dari formula produksi kalkulator THR duid.tech.
Perhatikan pola proporsionalnya: karyawan dengan masa kerja 6 bulan menerima persis 0,5× gaji (Rp5.000.000 bruto), dan karyawan yang baru 1 bulan tetap berhak — Rp833.333 bruto. Ini sekaligus menjawab mitos "masa percobaan tidak dapat THR": selama masa kerjanya sudah 1 bulan terus-menerus, haknya ada. Yang benar-benar nol hanyalah yang masa kerjanya belum genap 1 bulan.
Pajaknya: Keduanya Kena PPh 21 sebagai Penghasilan Tidak Rutin
Inilah bagian yang menyatukan keduanya. Baik THR maupun gaji ke-13 tergolong penghasilan tidak rutin: dikenai PPh 21 dengan cara digabungkan ke penghasilan bruto bulan pencairannya, lalu dikenai tarif efektif rata-rata (TER) bulan itu. Karena bruto bulan itu membengkak, lapisan TER yang berlaku ikut naik — inilah sumber "lonjakan pajak" yang kamu rasakan di slip gaji bulan THR cair.
| Skenario | Pajak TER bulan normal | Pajak bulan pencairan | Tambahan pajak | Bersih diterima |
|---|---|---|---|---|
| THR 1× gaji (penuh) | Rp200.000 | Rp1.800.000 | Rp1.600.000 | Rp8.400.000 |
| THR 0,5× gaji (setara masa kerja 6 bulan) | Rp200.000 | Rp900.000 | Rp700.000 | Rp4.300.000 |
| THR proporsional 7/12 | Rp200.000 | Rp1.108.333 | Rp908.333 | Rp4.925.000 |
| Gaji ke-13 sebesar 1× gaji | Rp200.000 | Rp1.800.000 | Rp1.600.000 | Rp8.400.000 |
Asumsi contoh: upah Rp10.000.000/bulan, lajang tanpa tanggungan. Baris "Gaji ke-13 sebesar 1× gaji" memakai mesin hitung yang sama persis dengan THR 1× gaji — karena perlakuan pajak bulan pencairannya identik (penghasilan tidak rutin digabung ke bruto bulan itu).
Jalannya hitungan untuk kasus THR penuh: bulan normal kamu dipotong TER Rp200.000, tetapi di bulan THR cair bruto bulan itu menjadi Rp10.000.000 + Rp10.000.000 sehingga total pajak bulan itu menjadi Rp1.800.000. Selisihnya — Rp1.600.000 — adalah tambahan pajak yang "melekat" pada THR-mu. Satu hal yang wajib dipahami: ini adalah pajak TER bulan berjalan, bukan tagihan final. Total PPh 21 setahunmu yang sebenarnya baru ditetapkan di bulan Desember lewat rekonsiliasi tarif progresif Pasal 17 — dan semua yang sudah dipotong lewat TER (termasuk di bulan THR cair) diperhitungkan di sana. Jadi tidak ada pajak ganda; yang ada hanyalah cicilan yang dibayar lebih dulu.
Interaksi dengan Potongan Pajak Desember
THR dan gaji ke-13 tidak berhenti di bulan pencairan — keduanya menambah penghasilan bruto tahunanmu, dan dengan demikian ikut menggelembungkan tagihan PPh 21 setahun yang dilunasi lewat rekonsiliasi Desember. Polanya mirip seperti yang kami bedah di panduan kenapa potongan pajak Desember bisa melonjak: Januari–November memakai TER (cicilan rata-rata), Desember memakai tarif progresif Pasal 17 (tagihan sebenarnya).
Implikasi praktisnya: di tahun kamu menerima THR penuh dan gaji ke-13, bersiaplah untuk dua gelombang potongan ekstra — tambahan pajak TER di bulan masing-masing pencairan, lalu pelunasan selisihnya di Desember karena bruto tahunanmu naik dua kali gaji. Sebaliknya, kalau kamu mulai kerja di tengah tahun dan hanya menerima THR proporsional kecil, Desember justru bisa lebih ringan atau mengembalikan kelebihan potong. Kuncinya selalu sama: total pajak setahun ditentukan oleh total penghasilan setahun, bukan oleh label "THR" atau "gaji ke-13" di slip gajimu.
Coba Hitung Sendiri dengan Angkamu
Masukkan upah 1 bulan, masa kerja, dan status PTKP-mu untuk melihat THR bruto, tambahan pajak bulan pencairan, dan THR bersih versimu sendiri:
Mau konteks yang lebih luas? Buka kalkulator gaji bersih THP untuk melihat berapa gajimu yang benar-benar masuk rekening setelah semua potongan, atau kalkulator PPh 21 TER karyawan untuk membedah potongan pajak bulananmu — termasuk simulasinya bila gajimu ditambah penghasilan tidak rutin seperti THR dan bonus.
Kesimpulan
- THR adalah hak yang dijamin Permenaker 6/2016 — wajib dibayar untuk karyawan dengan masa kerja ≥ 1 bulan (tetap maupun kontrak), paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Gaji ke-13 untuk pekerja swasta tidak wajib menurut UU Ketenagakerjaan; hanya ada bila dijanjikan peraturan perusahaan, PKB, atau perjanjian kerja.
- Rumus THR baku: ≥ 12 bulan → 1 bulan upah penuh; 1–11 bulan → masa kerja/12 × 1 bulan upah. Untuk upah Rp10.000.000: masa kerja 7 bulan berarti THR bruto Rp5.833.333, masa kerja 6 bulan persis 0,5× gaji.
- Pajak keduanya identik: THR maupun gaji ke-13 adalah penghasilan tidak rutin yang digabung ke bruto bulan pencairan dan dikenai TER. THR 1× gaji pada contoh memicu tambahan pajak Rp1.600.000 di bulan cair — bersih diterima Rp8.400.000.
- Tambahan pajak bulan pencairan adalah cicilan TER, bukan tagihan final: total PPh 21 setahun ditetapkan lewat rekonsiliasi Desember dengan tarif progresif Pasal 17.
- Sebelum menuntut gaji ke-13, cek dulu dokumen tertulisnya — kalau tidak ada di peraturan perusahaan atau PKB, perusahaan tidak berkewajiban membayarnya. Sebaliknya, THR yang kurang bayar bisa kamu laporkan ke Disnaker.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Saya baru kerja 7 bulan dengan upah Rp10 juta — THR bersih yang saya terima berapa?
THR bruto proporsionalmu adalah 7/12 × Rp10.000.000 = Rp5.833.333. Di bulan pencairan, tambahan PPh 21 yang dipotong dari THR-mu adalah Rp908.333, sehingga yang masuk ke rekeningmu dari THR adalah Rp4.925.000. Angka ini dihitung dari mesin kalkulator THR dengan status lajang tanpa tanggungan — status PTKP berbeda menghasilkan angka berbeda.
Apakah gaji ke-13 wajib dibayar seperti THR?
Tidak. THR adalah kewajiban semua pemberi kerja menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 bagi karyawan dengan masa kerja 1 bulan atau lebih. Gaji ke-13 tidak diwajibkan UU Ketenagakerjaan — untuk karyawan swasta ia hanya ada bila diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), atau perjanjian kerja, dan besarannya bebas ditentukan perusahaan. (Untuk ASN/PNS, gaji ke-13 diberikan tiap tahun berdasarkan peraturan pemerintah.) Kalau perusahaanmu tidak pernah menjanjikannya secara tertulis, kamu tidak bisa menuntutnya.
Kenapa tambahan pajak di bulan THR cair terasa besar?
Karena gaji dan THR digabung dalam satu bulan, sehingga lapisan tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku naik. Contoh upah Rp10.000.000: pajak TER bulan normal Rp200.000, tetapi di bulan THR penuh 1× gaji total pajak bulan itu menjadi Rp1.800.000 — selisihnya Rp1.600.000 adalah tambahan pajak akibat THR. Ini bukan denda: kelebihan atau kekurangannya nanti direkonsiliasi di bulan Desember lewat tarif progresif Pasal 17.
Apakah THR juga memengaruhi potongan pajak gaji Desember saya?
Ya. THR menambah penghasilan bruto tahunanmu, dan penghasilan tahunan yang lebih besar berarti tagihan PPh 21 setahun yang lebih besar menurut tarif progresif Pasal 17 — yang dilunasi lewat rekonsiliasi Desember. Tambahan pajak yang sudah dipotong lewat TER di bulan pencairan THR ikut diperhitungkan dalam rekonsiliasi itu, jadi tidak ada pajak ganda. Bedah lengkap mekanismenya ada di panduan kami tentang kenapa potongan pajak Desember bisa melonjak.
Disclaimer
Seluruh angka dalam panduan ini dihitung dari formula produksi kalkulator THR duid.tech dengan asumsi kasus yang dilabeli jelas (upah 1 bulan Rp10.000.000, lajang tanpa tanggungan) serta ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, PP 58/2023, PMK 168/2023, dan tarif progresif Pasal 17 UU PPh — untuk tujuan edukasi, bukan nasihat pajak dan bukan pengganti konsultasi dengan konsultan pajak. Ketentuan THR, tarif TER, dan aturan penggajian dapat berubah mengikuti peraturan terbaru. Selalu verifikasi ke peraturan resmi (peraturan.bpk.go.id, pajak.go.id) dan bagian HR perusahaanmu sebelum mengambil keputusan.
